Jakarta – Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mulai mendorong upaya diversifikasi sumber bahan baku plastik, termasuk menjajaki pasokan dari kawasan North American Free Trade Agreement (NAFTA). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan produksi di tengah tekanan dan ketidakpastian global.
Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, menyampaikan bahwa pelaku industri terus memantau dinamika pasar, khususnya terkait ketersediaan bahan baku utama. Ia menilai ketergantungan tinggi terhadap impor membuat sektor ini rentan terhadap gangguan eksternal.
Ia menjelaskan, kebutuhan nafta nasional mencapai sekitar 3 juta ton per tahun dan seluruhnya masih dipenuhi dari impor. Sementara itu, kebutuhan bahan baku plastik seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyethylene terephthalate (PET), polystyrene (PS), hingga polyvinyl chloride (PVC) dan lainnya mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, dengan separuhnya juga masih bergantung pada pasokan luar negeri.
Menurut Fajar, gangguan kecil dalam distribusi dapat langsung berdampak pada proses produksi. Karena itu, industri mulai mempertimbangkan penggunaan bahan baku alternatif untuk mengurangi risiko tersebut. Salah satu opsi yang dilirik adalah pemanfaatan LPG, yang saat ini dikenakan tarif bea masuk nol persen sebagai sumber bahan baku alternatif.
Ia menilai, diversifikasi pasokan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas industri, terutama di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Bahkan, ketersediaan energi disebut lebih krusial dibandingkan pelonggaran kebijakan fiskal.
Banyak Negara Perketat Pasokan
Di tingkat global, situasi yang belum stabil membuat banyak negara memperketat pengamanan bahan baku. Lonjakan permintaan di sejumlah wilayah menunjukkan adanya kekhawatiran atas ketersediaan pasokan di pasar internasional.
Fajar mengungkapkan bahwa pelaku industri bersama pemerintah telah menjalin komunikasi dengan sejumlah kawasan alternatif seperti Asia Tengah, Afrika, dan Amerika untuk mencari sumber pasokan baru. Namun, tantangan logistik menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.
Ia menyebutkan bahwa waktu pengiriman (lead time) dari wilayah tersebut relatif lebih lama, dengan estimasi tercepat sekitar 50 hari. Kondisi ini terjadi karena hampir semua negara tengah berupaya mengamankan pasokan bahan baku mereka masing-masing.
Durasi Konflik Jadi Penentu Dampak
Sementara itu, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menilai bahwa lamanya konflik global, khususnya di Timur Tengah, menjadi faktor utama dalam menentukan besarnya dampak terhadap ekonomi.
Menurutnya, jika konflik berkaitan dengan kepentingan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka penyelesaiannya cenderung tidak cepat. Hal ini berpotensi mengubah dampak yang semula bersifat jangka pendek menjadi tekanan yang lebih struktural.
Meski begitu, pada tahap awal pemerintah masih memiliki ruang untuk merespons melalui kebijakan yang fleksibel, baik dari sisi fiskal maupun pengendalian nilai tukar. Namun, tantangan akan semakin berat apabila konflik berlangsung dalam jangka waktu panjang, misalnya lebih dari enam bulan.
Yusuf menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan kemungkinan jangka panjang.
Dalam jangka pendek, ia menilai langkah yang paling dibutuhkan adalah pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran. Beberapa di antaranya meliputi subsidi energi bagi industri kecil dan menengah, insentif pajak untuk perusahaan yang meningkatkan efisiensi energi, serta kemudahan akses pembiayaan guna menjaga arus kas.
Terkait kebijakan impor energi, ia melihat adanya peluang untuk langkah darurat, namun tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor hulu dalam negeri.
Untuk jangka panjang, tantangan terbesar terletak pada struktur industri yang masih bergantung pada impor bahan baku, terutama di sektor kimia. Oleh karena itu, strategi hilirisasi dan integrasi industri dinilai sangat penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Ia menambahkan bahwa pengembangan industri petrokimia berbasis gas domestik, hilirisasi kelapa sawit menjadi oleokimia, serta pemanfaatan mineral untuk industri kimia lanjutan perlu dipercepat. Selain itu, pembangunan kawasan industri terintegrasi juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing terhadap produk impor.
