Pemerintah tengah mengkaji langkah penghematan anggaran sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah, termasuk wacana pemangkasan gaji pejabat tinggi negara seperti menteri dan wakil menteri.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut. Ia menilai bahwa gaji pejabat saat ini tergolong cukup besar sehingga pemotongan bisa menjadi bagian dari langkah efisiensi.
Fokus pada Efisiensi Anggaran
Menurut Purbaya, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto untuk membahas strategi penghematan anggaran tahun berjalan.
Ia juga meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk meninjau kembali pengeluaran mereka, khususnya kegiatan yang tidak mendesak atau bisa ditunda. Kebijakan yang diambil, kata dia, harus tetap berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, pemerintah masih menghitung potensi defisit anggaran guna mengantisipasi dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang turut mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Mencontoh Kebijakan Negara Lain
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyinggung langkah yang diambil Pakistan dalam menghadapi situasi global serupa. Negara tersebut melakukan pemangkasan gaji pejabat pemerintah dan anggota parlemen sebagai bagian dari penghematan anggaran.
Selain itu, Pakistan juga membatasi penggunaan fasilitas negara seperti kendaraan dinas, serta mengalihkan dana hasil efisiensi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Teknis Pemotongan Masih Dibahas
Purbaya menjelaskan bahwa besaran pemotongan anggaran masih dalam tahap perhitungan dan akan ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari presiden.
Ia menilai, kebijakan penghematan akan lebih efektif jika ditentukan secara terpusat oleh pemerintah, dibandingkan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kementerian.
Beberapa pos anggaran yang berpotensi dipangkas antara lain kegiatan rapat di hotel mewah serta program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Gaji dan Fasilitas Menteri
Saat ini, gaji pokok menteri diatur dalam peraturan pemerintah sebesar sekitar Rp5 juta per bulan, ditambah tunjangan jabatan lebih dari Rp13 juta. Secara total, pendapatan tetap yang diterima mencapai sekitar Rp18 juta per bulan.
Di luar itu, menteri juga mendapatkan berbagai fasilitas seperti kendaraan dinas, rumah dinas, serta tunjangan perumahan yang bisa mencapai puluhan juta rupiah jika fasilitas tempat tinggal belum tersedia.
Dengan berbagai langkah efisiensi ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas anggaran negara di tengah tekanan ekonomi global yang semakin meningkat.
