Beijing — Pemerintah Tiongkok menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Rusia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam upaya menurunkan eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, saat melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, pada Minggu, 5 April 2026.
Dalam percakapan tersebut, Wang menekankan bahwa solusi utama untuk mengatasi persoalan keamanan pelayaran di Selat Hormuz adalah segera menghentikan konflik melalui gencatan senjata. Ia juga menegaskan bahwa Tiongkok secara konsisten mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi, dialog, dan negosiasi.
Menurut laporan dari AsiaOne, komunikasi antara kedua pejabat tinggi ini berlangsung menjelang agenda pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB pada pekan berikutnya. Agenda tersebut berkaitan dengan rancangan resolusi yang diajukan oleh Bahrain guna menjamin keamanan jalur perdagangan laut di sekitar Selat Hormuz.
Sebagai anggota tetap DK PBB, Tiongkok dan Rusia dinilai perlu mengambil sikap yang adil dan proporsional, sekaligus berupaya meraih dukungan yang lebih luas dari masyarakat internasional. Hal ini juga disampaikan Wang kepada Lavrov, sebagaimana dikutip dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Sementara itu, pihak Kementerian Luar Negeri Rusia menyebutkan bahwa kedua negara membahas langkah-langkah konkret untuk mempercepat tercapainya gencatan senjata serta membuka kembali jalur komunikasi politik dan diplomatik.
Dalam pernyataan tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak memiliki kesamaan pandangan dalam banyak isu global, termasuk perkembangan situasi di Iran. Rusia dan Tiongkok menilai kondisi tersebut berkaitan dengan tindakan agresif yang tidak dipicu sebelumnya oleh Amerika Serikat dan Israel.
Selama ini, Tiongkok berulang kali menyerukan penghentian konflik di kawasan Teluk dan Timur Tengah. Negara tersebut juga mendesak agar pertempuran yang telah berlangsung lebih dari satu bulan segera dihentikan, mengingat dampaknya terhadap Selat Hormuz yang merupakan jalur vital distribusi energi dunia, khususnya minyak dan gas, yang kini sebagian besar tidak dapat dilalui.
