Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan tanggapan terkait kabar yang menyebut adanya kesepakatan akses wilayah udara Indonesia bagi militer Amerika Serikat. Ia menilai informasi yang beredar saat ini belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah.
Menurut Sukamta, pemberitaan yang berkembang di sejumlah media internasional masih sebatas dugaan dan belum disertai pernyataan valid dari otoritas Indonesia. Oleh karena itu, publik diminta untuk tidak langsung mempercayai informasi tersebut tanpa verifikasi yang jelas.
Isu ini mencuat setelah beredarnya dokumen yang disebut-sebut berasal dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dokumen tersebut mengindikasikan adanya rencana strategis Washington untuk memperoleh akses lintas udara secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Kabar ini juga dikaitkan dengan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump beberapa waktu lalu.
Meski demikian, Sukamta menegaskan bahwa prinsip utama yang harus dijaga adalah kepentingan nasional serta kedaulatan negara. Ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan, terutama yang melibatkan kerja sama internasional, wajib mengutamakan kedua hal tersebut.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum pemerintah memberikan penjelasan resmi. Komisi I DPR, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan agar setiap bentuk kerja sama luar negeri tetap sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.
Lebih lanjut, Sukamta menekankan bahwa tidak ada regulasi yang memungkinkan pihak asing memperoleh akses tanpa batas terhadap wilayah udara nasional. Setiap aktivitas penerbangan militer asing harus melalui prosedur ketat, termasuk izin diplomatik dan keamanan.
Di akhir pernyataannya, ia meminta pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi yang transparan, berimbang, dan berbasis fakta. Hal ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional.
