Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha resmi menjatuhkan sanksi kepada puluhan perusahaan pinjaman online (pinjol) setelah terbukti melakukan pelanggaran terkait praktik kartel suku bunga.
Melalui keterangan resminya, pihak KPPU menyampaikan bahwa sebanyak 97 penyelenggara layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi dinyatakan melanggar aturan persaingan usaha. Pelanggaran ini berkaitan dengan kesepakatan penetapan bunga pinjaman yang dinilai tidak sehat dan merugikan konsumen.
Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur, mengungkapkan bahwa total nilai sanksi yang dikenakan mencapai Rp755 miliar. Dari jumlah tersebut, 52 perusahaan dikenai denda minimal Rp1 miliar.
Ia menambahkan bahwa seluruh perusahaan tersebut terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Daftar Perusahaan Pinjol yang Dikenai Sanksi
Berikut sejumlah perusahaan pinjaman online yang masuk dalam daftar sanksi KPPU (ringkasan):
Denda di Atas Rp10 Miliar
- PT Pembiayaan Digital Indonesia – Rp102,3 miliar
- PT Pintar Inovasi Digital – Rp100,9 miliar
- PT Kredit Pintar Indonesia – Rp93,6 miliar
- PT Indonesia Fintopia Technology – Rp49,1 miliar
- PT Amartha Mikro Fintek – Rp48,8 miliar
- PT Kredifazz Digital Indonesia – Rp42,4 miliar
- PT Kredit Utama Fintech Indonesia – Rp25,6 miliar
- PT Uangme Fintek Indonesia – Rp23,5 miliar
- PT Artha Dana Teknologi – Rp22,9 miliar
Denda Menengah (Rp5–Rp15 Miliar)
- PT Julo Teknologi Finansial – Rp12,2 miliar
- PT Mapan Global Reksa – Rp12,8 miliar
- PT Lentera Dana Nusantara – Rp11,3 miliar
- PT Fintek Digital Indonesia – Rp11,1 miliar
- PT Info Tekno Siaga – Rp10,6 miliar
- PT Kuaikuai Tech Indonesia – Rp10,8 miliar
- PT Teknologi Merlin Sejahtera – Rp9,3 miliar
- PT Lunaria Annua Teknologi – Rp9,2 miliar
- PT Stanford Teknologi Indonesia – Rp8,7 miliar
Denda Lainnya
Selain perusahaan di atas, puluhan penyedia pinjaman online lainnya dikenai denda mulai dari Rp1 miliar hingga Rp5 miliar, termasuk berbagai platform fintech yang beroperasi di Indonesia.
Pelanggaran Kartel Jadi Sorotan
Kasus ini menjadi perhatian serius karena praktik kartel bunga dinilai menghambat persaingan sehat serta berpotensi merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman digital.
KPPU menegaskan bahwa langkah penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong industri fintech agar lebih transparan, kompetitif, dan mematuhi regulasi yang berlaku.
Penutup
Dengan adanya sanksi besar ini, KPPU ingin memastikan ekosistem pinjaman online di Indonesia berjalan secara adil dan tidak merugikan konsumen. Masyarakat juga diimbau untuk lebih selektif dalam memilih layanan pinjol yang legal dan diawasi regulator.
