Pemerintah Iran mulai memberlakukan aturan baru bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Dalam kebijakan ini, setiap kapal diwajibkan membayar semacam tarif tol menggunakan mata uang kripto, yaitu Bitcoin. Langkah tersebut disebut sebagai upaya Teheran untuk menjaga aktivitas ekonomi di tengah tekanan sanksi internasional.
Menurut juru bicara asosiasi eksportir minyak, gas, dan petrokimia Iran, Hamid Hosseini, besaran biaya yang dikenakan setara dengan 1 dolar AS atau sekitar Rp17 ribuan per barel minyak yang diangkut kapal. Kebijakan ini diberlakukan dalam periode gencatan senjata sementara antara Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung selama dua minggu.
Hosseini menjelaskan bahwa penggunaan Bitcoin dipilih karena sistemnya tidak berada di bawah kendali pemerintah Amerika Serikat. Dengan demikian, Iran dapat tetap menjalankan transaksi ekonomi melalui jalur keuangan alternatif yang tidak mudah terkena dampak sanksi internasional.
Dalam praktiknya, kapal yang hendak melintasi selat tersebut harus terlebih dahulu mengirimkan informasi terkait muatan kepada otoritas Iran melalui email. Setelah itu, mereka akan menerima perhitungan biaya yang harus dibayarkan dalam Bitcoin. Kapal baru diizinkan melanjutkan perjalanan setelah pembayaran dikonfirmasi.
Selain sebagai sumber pemasukan negara, kebijakan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pengawasan. Pemerintah Iran menggunakan mekanisme ini untuk memastikan bahwa kapal yang melintas tidak membawa senjata. Meski pengawasan diperketat, pengiriman komoditas seperti minyak tetap diperbolehkan selama kewajiban pembayaran telah dipenuhi.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Iran sempat mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan militer Israel ke Lebanon yang menyebabkan banyak korban jiwa.
Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, karena menjadi lintasan utama distribusi minyak global setiap harinya.
