Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Ia menegaskan bahwa pengajuan anggaran tambahan akan dikontrol lebih ketat guna memastikan pengelolaan fiskal tetap disiplin.
Efisiensi Anggaran Kementerian dan Lembag
Selain membatasi usulan anggaran baru, pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan efisiensi belanja di seluruh K/L. Awalnya, pemangkasan anggaran direncanakan sekitar 10 persen. Namun, besaran final masih dalam tahap pembahasan.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan mengambil peran aktif dalam menentukan pemotongan anggaran, terutama jika pengajuan dari masing-masing kementerian justru cenderung meningkat.
Fokus pada Belanja yang Berdampak
Dalam implementasinya, Kementerian Keuangan akan meninjau ulang berbagai pos pengeluaran yang dinilai tidak mendesak atau memiliki dampak terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi.
Program-program dengan efektivitas rendah atau pelaksanaannya lambat berpotensi ditunda, termasuk kegiatan operasional internal yang dianggap kurang prioritas.
Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Meski melakukan penghematan, pemerintah memastikan bahwa belanja yang bersifat penting tetap berjalan sesuai jadwal. Langkah ini dilakukan agar likuiditas dalam sistem perekonomian tetap terjaga dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Pemantauan terhadap kondisi fiskal dan perputaran dana juga dilakukan secara rutin untuk memastikan stabilitas tetap terjaga.
Wacana Pemotongan Gaji Pejabat
Sebagai bagian dari upaya efisiensi, muncul pula usulan pemotongan gaji menteri dan wakil menteri. Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam menekan pengeluaran pemerintah.
Komitmen Pemerintah
Kebijakan pembatasan anggaran dan efisiensi belanja ini diharapkan dapat menjaga ketahanan fiskal Indonesia di tengah tantangan global, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran dan efektif.
