Pemerintah tengah merancang kebijakan kerja fleksibel berupa work from home (WFH) sebagai langkah efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak global. Kebijakan ini direncanakan mulai diberlakukan setelah perayaan Idulfitri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa rencana ini muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global, khususnya akibat meningkatnya harga minyak yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, penerapan WFH menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, terutama dari aktivitas mobilitas harian pekerja.
Skema WFH Satu Hari dalam Sepekan
Dalam konsep yang sedang disusun, pemerintah berencana memberikan fleksibilitas bekerja dari rumah selama satu hari dalam lima hari kerja.
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi penggunaan BBM tanpa mengganggu produktivitas kerja secara signifikan.
Meski demikian, jadwal pasti penerapan kebijakan tersebut masih belum diumumkan dan akan ditentukan setelah Lebaran.
Diharapkan Berlaku untuk ASN dan Swasta
Tidak hanya ditujukan bagi aparatur sipil negara (ASN), pemerintah juga berharap sektor swasta serta pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan serupa.
Saat ini, rincian teknis pelaksanaan masih dalam tahap pembahasan agar kebijakan dapat berjalan efektif di berbagai sektor.
Belajar dari Negara Tetangga
Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina telah lebih dulu menerapkan sistem kerja jarak jauh sebagai upaya penghematan energi.
Langkah ini menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam merancang kebijakan serupa.
Menunggu Pengumuman Resmi
Pemerintah memastikan akan segera mengumumkan detail kebijakan setelah seluruh kajian dan teknis pelaksanaan selesai disusun.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan efisiensi energi dapat tercapai tanpa mengurangi efektivitas kerja, sekaligus menjadi solusi adaptif di tengah tantangan ekonomi global.
