Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi kuat meskipun dunia sedang menghadapi ketidakpastian. Ia menilai situasi ini sangat berbeda dibandingkan krisis ekonomi yang terjadi pada 1998.
Menurut Airlangga, performa ekonomi Indonesia tergolong unggul di antara negara-negara G20. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,11 persen, menjadi yang tertinggi kedua setelah India. Dari sisi fiskal, defisit anggaran Indonesia juga relatif terkendali, berada di bawah tiga persen, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara seperti India, Prancis, dan Amerika Serikat.
Lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global berada di kisaran 2,6 hingga 3,3 persen. Sementara itu, Indonesia diperkirakan mampu mencatatkan pertumbuhan sekitar 5,3 persen sepanjang tahun ini. Bahkan, pemerintah optimistis pertumbuhan pada kuartal pertama 2026 bisa mencapai sekitar 5,5 persen.
Dalam paparannya, Airlangga menegaskan bahwa stabilitas makroekonomi menjadi pembeda utama dibandingkan kondisi krisis 1998. Ia menyebut pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil menjadi indikator penting kekuatan ekonomi nasional.
Berdasarkan laporan Bloomberg, Indonesia termasuk negara dengan risiko resesi yang sangat rendah, yakni sekitar lima persen. Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Brasil dan Tiongkok yang masing-masing berada di angka 15 persen, serta Jepang dan Amerika Serikat yang mencapai 30 persen.
Ketahanan ekonomi Indonesia, lanjutnya, banyak ditopang oleh konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 54 persen terhadap PDB. Selain itu, sektor pangan dan energi juga semakin kokoh. Pemerintahan Prabowo Subianto disebut berhasil mencapai swasembada beras sejak 2025, dengan produksi mencapai 34,7 juta ton serta cadangan Bulog menyentuh 4,6 juta ton pada April 2026—angka tertinggi sepanjang sejarah.
Untuk memperkuat sektor energi, pemerintah tengah mendorong berbagai kebijakan, mulai dari implementasi bahan bakar campuran B50, pengembangan energi surya, hingga peningkatan kapasitas kilang minyak nasional.
APBN Jadi Penopang Stabilitas
Airlangga juga menyoroti peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen penting dalam menjaga daya tahan masyarakat terhadap tekanan ekonomi. Pemerintah terus menyalurkan bantuan sosial bagi kelompok rentan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
Hingga Maret 2026, penerimaan pajak tercatat mencapai Rp462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Defisit anggaran tetap terkendali, sementara cadangan devisa berada di kisaran USD148,2 miliar, setara dengan pembiayaan enam bulan impor.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan hingga berada di angka 8,25 persen. Ketimpangan ekonomi juga semakin menyempit dengan rasio gini di level 0,363. Sementara itu, tingkat pengangguran berhasil ditekan menjadi 4,7 persen.
Adapun rasio utang pemerintah saat ini berada di level 40,46 persen terhadap PDB, dengan total sekitar Rp9.637,9 triliun. Struktur utang yang didominasi pembiayaan domestik dinilai mampu meredam risiko dari gejolak eksternal. Kepemilikan asing pada Surat Berharga Negara pun relatif kecil, hanya sekitar 12,6 persen.
Airlangga menegaskan bahwa komposisi utang tersebut membuat perekonomian Indonesia lebih tahan terhadap tekanan global, sehingga stabilitas tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dunia.
