Pemerintah bergerak cepat untuk menahan lonjakan tarif penerbangan domestik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi akan ditanggung oleh negara selama periode dua bulan.
Airlangga menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk layanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri pada kelas ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam tayangan Newsline Metro TV pada Kamis, 16 April 2026.
Langkah ini sebelumnya telah dipaparkan dalam konferensi pers di Jakarta pada 6 April 2026. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap kenaikan signifikan harga avtur di pasar global yang berdampak langsung pada tarif tiket pesawat.
Untuk mendukung program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun setiap bulan. Dengan demikian, total dana yang disiapkan selama dua bulan mencapai Rp2,6 triliun. Melalui intervensi ini, pemerintah menargetkan kenaikan harga tiket tetap berada dalam rentang 9 hingga 13 persen.
Kenaikan tarif penerbangan tidak terlepas dari melonjaknya harga bahan bakar pesawat. Per 1 April 2026, harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta tercatat mencapai Rp23.551 per liter. Kondisi ini memberikan tekanan besar bagi maskapai, mengingat komponen bahan bakar menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional.
Selain menanggung PPN, pemerintah juga menerapkan kebijakan fuel surcharge sebagai bagian dari strategi pengendalian harga. Kedua kebijakan tersebut akan diberlakukan selama dua bulan dan akan terus dipantau efektivitasnya.
Evaluasi akan dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan global, termasuk situasi geopolitik dan potensi konflik di kawasan Timur Tengah yang dapat memengaruhi harga energi dunia.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencermati kondisi tersebut untuk menentukan langkah lanjutan ke depan.
