Situasi hubungan antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas dan turut memicu ketegangan politik di dalam negeri AS. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat secara terang-terangan menyerukan agar Presiden Donald Trump diberhentikan dari jabatannya, menyusul pernyataan kontroversial terkait ancaman militer terhadap Iran.
Reaksi keras ini muncul setelah Trump mengeluarkan pernyataan yang dianggap mengarah pada ancaman penghancuran total terhadap Iran. Ucapan tersebut dinilai oleh para legislator sebagai bentuk ancaman serius yang berpotensi dikategorikan sebagai ajakan genosida terhadap negara dengan populasi sekitar 91 juta orang.
Para politisi Demokrat menegaskan bahwa ancaman seperti itu tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apa pun, termasuk dalam konteks strategi diplomasi atau negosiasi.
Salah satu anggota Kongres dari Partai Demokrat, Sara Jacobs, menekankan bahwa ucapan presiden tidak dapat dianggap sebagai bagian dari taktik biasa. Ia menyatakan bahwa ancaman genosida tidak bisa dijadikan alat dalam perundingan internasional.
Lebih lanjut, para anggota Kongres menilai penting untuk meminta pertanggungjawaban atas pernyataan tersebut. Mereka menegaskan bahwa ancaman semacam itu bukan hanya melanggar norma hukum internasional, tetapi juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat.
Sebagai langkah lanjutan, sejumlah legislator mendorong dilakukannya proses pemakzulan atau penggunaan Amandemen ke-25 untuk menyatakan bahwa presiden tidak lagi mampu menjalankan tugasnya.
Walaupun saat ini telah dicapai kesepakatan gencatan senjata sementara selama dua minggu, tekanan dari masyarakat terhadap pemerintah tetap tinggi. Dilaporkan bahwa kantor-kantor anggota Kongres menerima ratusan panggilan dari warga yang menyuarakan kekhawatiran atas pernyataan keras yang disampaikan oleh presiden.
